Jakarta,
Siber. News | Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN) resmi mengajukan permohonan Audiensi atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kepada Komisi III DPR RI, Rabu (9/7), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Langkah ini diambil sebagai respons atas memburuknya konflik agraria yang melibatkan masyarakat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. 9 Juli 2025
Delegasi DPP ARUN yang dipimpin oleh Biro Hukum dan HAM, Yudi Rijali Muslim, S.H., M.H., dan Syakieb Faiz Ba’ Arrffan, S.H., bersama Ketua DPD ARUN Kalbar, Binsar Tua Ritonga, dan Ketua DPC ARUN Ketapang, Yakarias Irawan, menyerahkan langsung permohonan RDPU beserta dokumen pendukung.
Dalam dokumen tersebut tercatat dukungan masyarakat dari dua desa terdampak, yakni:
Desa Pelanjau Jaya: 417 Kepala Keluarga
Desa Suka Karya: 250 Kepala Keluarga
Masyarakat kedua desa memberikan kuasa penuh kepada DPP ARUN untuk mendampingi mereka dalam menghadapi dugaan perampasan lahan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.
Konflik Agraria yang Berlarut-Larut
Sejak 1992, masyarakat di kedua desa tersebut kehilangan akses atas tanah adat dan lahan garapan mereka akibat ekspansi perusahaan sawit yang diduga tidak memiliki dasar hukum sah. Ironisnya, sebagian besar lahan itu belum berstatus Hak Guna Usaha (HGU), namun telah dimanfaatkan secara sepihak oleh perusahaan tanpa kompensasi yang layak atau pola kemitraan yang adil.
Alih-alih mendapatkan perlindungan hukum, masyarakat justru menghadapi intimidasi, kriminalisasi, serta ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.
DPP ARUN Desak DPR RI Panggil Pihak Terkait
Melalui RDPU ini, DPP ARUN mendesak Komisi III DPR RI menghadirkan pihak-pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan persoalan ini, antara lain:
- Kementerian ATR/BPN
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kapolri
- Kapolres Ketapang
- Gubernur Kalimantan Barat
- Bupati Ketapang
- Manajemen Minamas Group dan Global Palm Resources Group
DPP ARUN menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan keadilan agraria di Indonesia dan memastikan negara tidak absen dalam melindungi hak-hak rakyat kecil.
