Tangerang Selatan
siber.news | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan menuai kritik tajam akibat pembangunan lapangan softball di Serpong Utara yang diduga molor parah. Pantauan di lokasi pada Jumat (19/12/2025) mengungkap fakta bahwa progres fisik sangat jauh dari kesepakatan kontrak. Area utama lapangan masih berupa hamparan pasir dan tanah, padahal tahun anggaran akan segera berakhir.
Kinerja PT Diwa Global Utama sebagai pelaksana di bawah pengawasan dinas kini menjadi sasaran kecaman. Dengan masa kerja 135 hari kalender yang sudah hampir habis, pekerjaan kunci seperti pemasangan pagar pelindung dan jaring kawat masih terbengkalai. Keterlambatan ini menjadi bukti nyata buruknya manajemen proyek dan lemahnya kendali dari pihak dinas terkait.
Sikap tertutup dari pihak-pihak di lapangan semakin memperburuk situasi. Bukannya memberikan kejelasan, petugas di lokasi justru saling lempar tanggung jawab antar-dinas terkait teknis pengerjaan. Ketidakterbukaan ini memicu kecurigaan publik bahwa ada masalah serius dalam pengawasan proyek yang dibiayai APBD senilai Rp4,4 miliar ini.
Pembangunan lapangan olahraga membutuhkan keahlian teknis khusus, bukan sekadar pengerjaan infrastruktur umum. Ada kekhawatiran bahwa proyek ini akan dikebut secara serampangan di sisa waktu yang ada demi menggugurkan kewajiban. Jika kualitas dikorbankan, lapangan ini hanya akan menjadi proyek mubazir yang cepat rusak dan membahayakan pengguna.
Masyarakat kini mempertanyakan dasar penunjukan PT Diwa Global Utama dalam memenangkan tender senilai Rp4.435.121.970 tersebut. Publik menilai Dinas Cipta Karya abai dalam memastikan kredibilitas kontraktor sebelum menyerahkan tanggung jawab besar ini. Realita lapangan saat ini menunjukkan ketidaksiapan kontraktor dalam memenuhi janji kontrak.
Secara regulasi, kontraktor memang terancam denda keterlambatan, namun hal itu dinilai tidak cukup menjadi solusi. Kerugian terbesar tetap ditanggung masyarakat karena fasilitas publik yang dijanjikan tak kunjung bisa digunakan tepat waktu. Dinas Cipta Karya dianggap lalai karena diduga membiarkan pengerjaan melambat tanpa ada intervensi tegas sejak awal.
Hingga saat ini, pihak dinas maupun kontraktor pelaksana masih bungkam seribu bahasa. Tidak ada pernyataan resmi terkait alasan teknis atau kendala lapangan yang menyebabkan proyek ini tersendat. Ketertutupan informasi ini semakin melukai rasa keadilan masyarakat yang menuntut transparansi penggunaan uang pajak.
Inspektorat Kota Tangerang Selatan didesak untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh. Jangan sampai pencairan anggaran tetap dilakukan penuh sementara hasil di lapangan tidak sesuai spesifikasi. Langkah tegas seperti pemutusan kontrak atau sanksi blacklist harus diambil jika kontraktor terbukti gagal memenuhi kewajiban.
