Pandeglang,
siber.news | Memasuki awal 2026, Kabupaten Pandeglang sah menyandang status darurat infrastruktur. Jalur nasional yang seharusnya menjadi urat nadi peradaban kini luluh lantak, membusuk, dan menjelma menjadi ladang ranjau bagi masyarakat. Aidy, aktivis Pandeglang, menegaskan bahwa kondisi rute Pandeglang–Labuan saat ini bukan sekadar rusak, melainkan sebuah penghinaan terhadap keselamatan warga.
Investigasi terbaru di Senangsari, Kecamatan Pagelaran, mengungkap pemandangan mengerikan: kawah-kawah aspal sedalam 20 cm yang siap menelan korban setiap detiknya. Lubang-lubang ini bukan lagi sekadar kerusakan teknis, melainkan bukti nyata pembiaran sistematis yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Puncak sarkasme rakyat meledak di Desa Babakanlor, Kecamatan Cikedal, di mana sebuah pohon pisang ditanam tepat di tengah jalan nasional. Aksi ini adalah simbol keputusasaan sekaligus tamparan keras bagi Kementerian PUPR dan BPJN yang seolah buta terhadap fakta di lapangan.
Kepedihan ini memuncak menjadi tragedi berdarah saat seorang pelajar SD di Pandeglang harus kehilangan nyawa secara tragis akibat “jebakan maut” tersebut. Kejadian bermula saat kendaraan roda dua yang ditumpanginya mencoba menghindari lubang menganga, namun terpeleset hingga korban terpental ke jalur berlawanan.
Nahas, di saat bersamaan sebuah kendaraan roda empat melintas dan tidak sempat menghindar, mengakibatkan tubuh mungil pelajar tersebut terlindas di tempat. Darah yang tertumpah di aspal bopeng Pandeglang ini menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah kelalaian pemerintah dalam mengurus jalan.
Bagi pengendara motor, melintasi jalur Saketi menuju Labuan di malam hari kini tak ubahnya aktivitas “jemput maut”. Genangan air hujan menyulap lubang-lubang dalam menjadi jebakan maut tak terlihat yang terus memakan korban jiwa.
Ekonomi Pandeglang pun ikut sekarat; truk logistik yang membawa hasil bumi terpaksa merayap layaknya siput di jalur utama. Waktu tempuh yang membengkak dua kali lipat dan biaya perawatan kendaraan yang meroket hanya menambah beban penderitaan masyarakat kecil.
Aidy dengan pedas mengkritik solusi “tambal sulam” ala BPJN yang hanya bertahan hitungan hari sebelum hancur kembali. Langkah tersebut dinilai hanya akal-akalan untuk menghabiskan anggaran tanpa memberikan dampak ketahanan infrastruktur yang nyata bagi publik.
Sangat memalukan ketika pemerintah berkoar-koar soal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, namun akses utamanya dibiarkan hancur lebur. Bagaimana pariwisata bisa bangkit jika gerbang masuknya saja lebih menyerupai jalur pembuangan sampah daripada jalan nasional?
Aktivis itu secara tajam mendesak betonisasi total sebagai harga mati untuk tahun anggaran 2026 ini. Mengandalkan aspal biasa di wilayah dengan curah hujan tinggi seperti Pandeglang adalah sebuah kebodohan yang dipelihara.
Pemkab Pandeglang pun tak boleh terus bersembunyi di balik tameng “kewenangan pusat”. Bupati dan jajarannya harus berhenti beretorika dan mulai memberikan tekanan politik yang nyata agar tidak ada lagi pelajar lain yang harus mati konyol di jalanan.
Aidy memperingatkan bahwa jika dalam kuartal pertama 2026 ini tidak ada rekonstruksi permanen, kemarahan publik akan meledak. Negara tidak boleh terus-menerus mengkhianati hak konstitusional rakyat yang telah patuh membayar pajak namun diberikan fasilitas yang mengancam nyawa.
