Pandeglang,
siber.news | Kabar miring menerpa tata kelola keuangan Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang. Meski Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dikabarkan telah cair, hak-hak para pengabdi masyarakat justru tertahan. Sudah lebih dari enam bulan insentif untuk RT, RW, guru ngaji, hingga kader desa tak kunjung dibayarkan tanpa alasan yang jelas.
Ironisnya, tahun anggaran 2025 telah lewat, namun tunggakan tersebut masih menjadi beban yang tak terselesaikan. Masyarakat mulai mempertanyakan transparansi pihak pemerintah desa. Jika dana sudah turun dari pusat dan daerah, ke mana sebenarnya uang tersebut “mampir” sehingga hak para pekerja sosial di tingkat bawah harus dikorbankan?
Keresahan ini memuncak di media sosial melalui akun “basmi korup”, yang menyoroti ketidakberesan tersebut. Netizen menduga ada praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan anggaran. Pasalnya, janji kepala desa untuk mencairkan insentif pada awal Januari lalu terbukti hanya isapan jempol belaka, menambah panjang daftar kekecewaan warga.
Komentar-komentar tajam pun bermunculan, menyamakan situasi ini dengan kasus di Desa Sidamukti yang sebelumnya sempat viral karena masalah serupa. Publik mendesak agar aparat penegak hukum dan Inspektorat Kabupaten Pandeglang segera turun tangan. Jangan sampai dana yang seharusnya untuk kesejahteraan desa justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Kritik pedas juga mengalir terkait kinerja perangkat desa. Beberapa warga menyindir bahwa jika insentif tidak cair, maka motivasi kerja para ketua RT dan RW tentu akan merosot. Bagaimana mungkin pelayanan masyarakat bisa maksimal jika “dapur” para penggerak di garda terdepan ini dibiarkan tidak mengepul selama setengah tahun lebih?
Sikap bungkam dari pihak pemerintah desa semakin memperkeruh suasana. Tanpa penjelasan yang masuk akal, spekulasi mengenai dugaan korupsi semakin liar berkembang. Masyarakat kini menuntut bukti nyata berupa pencairan dana, bukan sekadar janji-janji manis di forum desa yang tak kunjung terealisasi.
Bupati Pandeglang dan pihak terkait didesak untuk tidak menutup mata. Kasus di Desa Sukadame ini harus menjadi momentum untuk bersih-bersih birokrasi di tingkat desa. Pengawasan terhadap aliran Dana Desa perlu diperketat agar tidak ada lagi oknum yang berani “bermain” dengan uang rakyat yang sudah jelas peruntukannya.
Transparansi adalah harga mati dalam pengelolaan keuangan publik. Jika pihak Desa Sukadame tidak segera memberikan klarifikasi dan melunasi tunggakan insentif tersebut, jangan salahkan jika mosi tidak percaya warga akan semakin meluas. Bola panas kini ada di tangan pemerintah daerah; apakah akan bertindak tegas atau membiarkan praktik ini terus berlanjut?
