TANGERANG,
siber.news | Memasuki minggu kedua Januari 2026, klaim penyelesaian 100 persen megaproyek air bersih di Kota Tangerang mulai dihantam realita pahit. Di atas kertas, SPAM Regional Karian-Serpong dinyatakan beroperasi penuh, namun fakta di lapangan menunjukkan pemandangan kontras: banyak titik distribusi yang masih “kering kerontang” meski pipa raksasa sudah tertanam di bawah kaki warga.
Investasi Rp2,1 triliun yang dikelola PT Air Kota Tangerang (Grup Moya) kini berada dalam sorotan tajam. Terdapat indikasi kuat bahwa deklarasi “Selesai 100%” pada Desember 2025 hanyalah upaya mengamankan syarat administrasi agar terhindar dari pinalti kontrak. Laporan terkini dari warga di Zona 2 dan Zona 3 menunjukkan bahwa aliran air masih sering terputus (intermiten) dengan kualitas yang keruh, sangat jauh dari janji air bersih yang layak konsumsi.
Situasi di Jalan Gatot Subroto (Gatsu) dan M. Toha pasca-perbaikan pun memprihatinkan. Meski pengaspalan ulang diklaim tuntas pada 20 Desember 2025, hujan deras yang mengguyur Tangerang di awal tahun 2026 telah menyingkap kualitas buruk pengerjaan tersebut. Muncul indikasi penggunaan material aspal kelas rendah, terlihat dari munculnya lubang-lubang baru dan gelombang di bekas galian pipa transmisi yang kini mulai memakan korban pengendara motor.
Lebih mengkhawatirkan lagi, informasi terkini dari lapangan menyebutkan adanya gejala penurunan tanah (land subsidence) skala kecil di beberapa titik sepanjang Jalan M. Toha. Hal ini diduga kuat akibat proses pemadatan tanah yang tidak sempurna setelah penanaman pipa transmisi. Ada indikasi bahwa kontraktor mengabaikan standar teknis pemadatan (SOP) demi mengejar seremoni peresmian di penghujung tahun lalu.
Di sektor distribusi, program diskon sambungan rumah (SR) baru yang dijanjikan mulai tahun 2026 ternyata menyimpan jebakan administratif. Warga mengeluhkan adanya biaya tambahan untuk pipa sambungan yang jaraknya melebihi 6 meter dari pipa distribusi utama. Ini memperkuat indikasi bahwa skema KPBU ini lebih menitikberatkan pada percepatan pengembalian modal investor daripada fungsi pelayanan sosial bagi masyarakat kecil.
Perumda Tirta Benteng melalui aplikasi SiGanteng pun tampak kewalahan menangani lonjakan laporan kebocoran pipa sekunder. Berdasarkan temuan di lapangan, banyak sambungan baru yang bocor tepat setelah dipasang.
Terdapat indikasi bahwa vendor-vendor yang memenangkan tender melalui LPSE tidak melakukan pengawasan ketat terhadap pekerja harian, sehingga pemasangan dilakukan asal-asalan demi mengejar target jumlah sambungan.
Transparansi anggaran perbaikan jalan juga masih menjadi misteri besar.
Alokasi dana pemeliharaan yang bersifat “gelondongan” memicu indikasi terjadinya tumpang tindih anggaran antara dana APBD Kota dengan dana kompensasi kerusakan dari pihak pengembang proyek SPAM. Hingga kini, publik belum mendapatkan jawaban tegas mengenai siapa yang sebenarnya menanggung beban biaya perbaikan jalan yang kini sudah rusak kembali.
Informasi dari sumber internal menyebutkan bahwa tekanan air dari SPAM Karian menuju Distribution Center (DC) belum stabil sepenuhnya. Ada indikasi masalah teknis pada pompa booster yang baru dipasang, menyebabkan distribusi ke wilayah ujung layanan (dead-end) tidak maksimal. Hal ini menyebabkan diskriminasi layanan, di mana wilayah yang dekat dengan pusat distribusi mendapat air melimpah, sementara wilayah pinggiran hanya mendapat aliran angin.
Warga di sekitar lokasi proyek juga mulai bersuara terkait kompensasi dampak konstruksi yang tak kunjung jelas. Muncul indikasi bahwa kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) dari Konsorsium Palyja-Aetra tertahan dalam birokrasi, sementara warga telah menderita akibat polusi debu dan kebisingan selama hampir dua tahun masa pembangunan fisik.
Dari sisi tata kelola, dominasi Grup Moya dalam menguasai sisi hulu hingga hilir memicu indikasi monopoli terselubung. Tanpa adanya pengawasan independen yang kuat dari DPRD Kota Tangerang, posisi tawar pelanggan menjadi sangat lemah. Keluhan warga melalui kanal resmi seringkali hanya berakhir dengan jawaban otomatis tanpa ada tindakan nyata di lokasi kebocoran.
Januari 2026 seharusnya menjadi bulan kemenangan bagi infrastruktur Tangerang. Namun, dengan munculnya genangan air akibat pipa pecah di bekas galian dan aspal yang mengelupas, citra “proyek sukses” tersebut perlahan luntur. Terdapat indikasi bahwa pemerintah daerah lebih mementingkan pencapaian angka statistik dalam laporan pertanggungjawaban daripada memastikan manfaat nyata bagi warga.
Kini, bola panas ada di tangan Wali Kota Tangerang. Publik menanti tindakan tegas Wali Kota untuk segera mengaudit ulang seluruh hasil pekerjaan fisik 2025 dan menindak kontraktor yang bekerja asal-asalan. Jika tidak ada audit transparan dan sanksi tegas, maka proyek triliunan ini hanya akan menjadi beban sejarah yang dibungkus dengan kemasan investasi modern, sementara rakyat tetap harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli air galon.
