PANDEGLANG,
siber.news | Isu perundungan atau bullying kembali mencoreng dunia pendidikan di Pandeglang. Kali ini, dugaan kekerasan menimpa seorang siswi di SMA 3 Pandeglang. Meskipun detail pasti dan identitas korban masih samar, kabar ini telah menyebar dan memicu kekhawatiran publik serta desakan agar pihak sekolah bertindak cepat.
Menurut informasi yang beredar, korban dikabarkan mengalami tekanan psikis dan fisik yang diduga dilakukan oleh sesama pelajar. Kasus ini menambah panjang daftar catatan kelam tentang minimnya pengawasan dan pencegahan bullying di lingkungan sekolah.
Penjelasan Wakil Kepala Sekolah: Kasus Dipicu Dendam Lama
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMA 3 Pandeglang sempat dikabarkan tertutup, namun kemudian Wakil Kepala Sekolah (Kepsek), Bu Sri, memberikan keterangan untuk mengklarifikasi duduk perkara. Bu Sri menjelaskan bahwa insiden ini diduga kuat dilatarbelakangi oleh dendam antar-siswa.
“Kami sudah menelusuri dan memang ada kaitan dengan kasus perundungan yang dilakukan korban terhadap siswa lain di media sosial sekitar enam bulan yang lalu. Intinya, ini adalah masalah dendam,” jelas Bu Sri. Ia menambahkan bahwa siswa yang kini diduga menjadi pelaku bullying terhadap korban juga mengakui telah menjadi korban bullying di media sosial oleh siswi tersebut sebelumnya.
“Kami tidak membenarkan adanya kekerasan, namun ini dikarenakan ada bullying yang dilakukan korban sebelumnya di medsos sudah enam bulan yang lalu, dan si siswa yang membuli (saat ini) pun mengakui bahwa ia dibuli. Jadi, intinya ada dendam yang belum tuntas,” lanjutnya.
Reaksi Keras dari Aktivis SEMAR
Menanggapi kasus ini, aktivis SEMAR (Suara Eksistensi Masyarakat Anti Rezim) Pandeglang turut angkat bicara. Tb. Eman Saepul, aktivis senior SEMAR Pandeglang, menyayangkan sikap sekolah yang terkesan lambat. Meskipun ada motif dendam, Eman menegaskan bahwa kekerasan di lingkungan sekolah tidak bisa ditoleransi.
“Kami sangat prihatin dan mengutuk keras dugaan perundungan di SMA 3 Pandeglang ini. Sekolah adalah lembaga yang seharusnya menjamin keselamatan dan kenyamanan belajar siswanya. Sekolah tidak boleh bungkam! Sikap diam itu sama dengan membiarkan kejahatan terus terjadi. Ini adalah pelanggaran hak asasi anak untuk mendapatkan lingkungan yang aman,” tegas Tb. Eman Saepul kepada media.
Eman juga mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Banten segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh dan tidak hanya menunggu laporan. “Apapun motifnya, kekerasan adalah tindakan pidana. Dinas harus memberikan sanksi tegas, baik kepada pelaku maupun pengawasan sekolah jika terbukti ada kelalaian. Korban dan keluarganya berhak mendapatkan keadilan dan pemulihan trauma,” tambahnya.
Peringatan Hukum dan Desakan Pemulihan
Sejumlah aktivis dan LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak dan perempuan dikabarkan telah mulai mengadvokasi kasus ini, mendesak pentingnya pemulihan trauma bagi korban. Mereka menyoroti pentingnya asesmen menyeluruh terhadap kondisi psikologis korban, serta pentingnya edukasi mendalam bagi seluruh siswa tentang bahaya cyberbullying dan kekerasan fisik.
Kasus ini adalah alarm keras bagi semua pihak: sekolah harus menjadi zona aman, dan perundungan harus dihentikan tanpa toleransi. Kita tunggu ketegasan sikap dari Dinas Pendidikan dan pihak berwajib dalam menuntaskan kasus yang melukai nurani ini.
