Lampung Utara, Siber News | mengenai pemberitaan beberapa pekerjaan yang belum selesai dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di pihak ketigakan di Desa Suka Maju Kecamatan Abung Tinggi, Akademisi Hukum Lampura angkat bicara.
Suwardi, Akademisi Hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) mengatakan SPJ tidak boleh dipihak ketigakan.
“Tidak boleh, di desakan sudah ada aparatur desa yang memang tugasnya merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggung jawabkan segala bentuk pengelolaan anggaran DD,” katanya, Selasa Maret 2021.
Akademisi Hukum Lampura, Angkat Bicara Terkait Desa Sukamaju
Kalau masalah SPJ itu tidak boleh dikerjakan oleh pihak ketiga siapapun dia, meskipun itu pendamping desa (PD), “Ya namanya pendamping desa tugasnya mendampingi, mengarahkan, membantu memperbaiki. Kalau semuanya diserahkan kepada Pendamping Desa, kapan aparatur desanya pinter,” ujarnya.
Selain itu, Suwardi menyayangkan kepada pendamping desa kenapa ia yang mengerjakan SPJ itu seharusnya dia mengarahkan dan memberi tau agar Desa paham.
“Kalau seperti itu, artinya Pendamping Desa tidak paham tugas dan poksi nya. Ini yang harus di tindak oleh PMD dan Inspektorat,” katanya.
Sementara, untuk temuan Irban II Inspektorat semustinya cepat dibuatkan laporan hasil pemberitaan, biar dilakukan evaluasi kalau memang tidak selesai atau bermasalah lakukan edukasi seperti yang disampaikan Irban. “Apalagi itu penuturan camat Abung Tinggi sudah berkali-kali menyampaikan teguran. Berarti di Desa itu patut diduga anggaran desanya bermasalah,” tutupnya. (Tim Liputan)
