Pembagian formasi guru pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 mendapat reaksi dari tenaga honorer. Akibatnya para pahlawan tanda jas dan pekerja honorel OPD lainnya juga menggelar aksi mogok bekerja di sejumlah daerah. Demo itu pun berlangsung serentak. Hingga sejauh ini belum ada tindakan dari pemerintah daerah dan pusat yang lebih berpihak pada Honorer.
PANDEGLANG, SBNews.co.id – Buntut kekecewaan para tenaga Honorer yang berlangsung lama tanpa solusi dan seakan selalu menjadi komoditas politik, para guru honorer dan honorer OPD lainnya se-kabupaten merencanakan aksi massal mogok kerja selama dua pekan.
Kepada SBNews.co.id Rodeni Sebagai Ketua FPHI Kecamatan Kroncong Sabtu (13/10/2013) mengatakan, sesuai edaran yang kami sampaikan ke Kapolres Pandeglang dan instansi pemangku kebijakan ketenaga kerjaan kami akan melaksanakan kegiatan aksi mogok kerja seluruh honorer Se-kabupaten Pandeglang
 |
| honorer Pandeglang saat aksi damai beberapa minggu lalu |
Dalam surat edaran mogok kerja kami akan melaksanakan sekitar 2 minggu yang dimulai pada tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018, katanya.
” Aksi ini kami lakukan atas dasar belum adanya kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat terhadap tenaga honorer,” lanjutnya.
Aksi ini dilakukan secara Nasional, sebelum aksi ini dilakukan kamipun sudah melakukan jalur sowan pada Bupati, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) dan yang lainnya, bahkan jalur aksi damai (turun kelapangan/demo) kami lakukan tapi belum ada solusi terbaik bagi kami, ujarnya.
Adapun pihaknya menuntut saat aksi damai sebelum aksi mogok kerja ini menuntut pada pemerintah pusat atau daerah :
1. Cabut permenpan RB No. 36 Tahun 2018 yang tidak berpihak pada honorer.
2. Batalkan perekrutan CPNS umum atas dasar merugikan honorer seluruhnya.
3. Terbitkan aturan baik Perda atau Perbub yang menaungi honorer yang ada di kabupaten Pandeglang, tentunya aturan itu berpihak pada honorer seutuhnya, ungkap Ketua FPHI.
Sementara terpisah dikatakan oleh Moh. Iqbal Ajie Sekjen DPP Ormas Laskar Garda Banten yang juga sekaligus Caleg DPRD Prov. Banten dari Partai Hanura Dapil Pandeglang.
 |
| Aksi damai honorerPandeglang |
Saya sangat berharap pemerintah tidak menutup mata akan keberadaan para honorer ini, seharusnya Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) dapat mengedepankan hati nuraninya dalam penerimaanCalon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Pasalnya banyak honorer yang sudah mengabdikan hidupnya menjadi pekerja diberbagai bidang kegiatan pemerintah khususnya pendidikan dan kesehatan,”ujarnya.
“ Saya sangat kagum dengan kegigihan mereka mengabdi bertahun-tahun bahkan mungkin ada yang separuh hidupnya menjadi honorer, saya sangat berharap mudah-mudahan pemerintah bisa lebih memberikan peluang kepada para honorer untuk bisa diterima menjadi ASN dilingkungan pekerjaan mereka,”pungkasnya.(dad)
