Siber.news, Kabupaten Serang | Kepemimpinan Bupati Zaldi Duhana kembali berada di bawah sorotan tajam. Himpunan Mahasiswa Petir (HMP) melancarkan kritik keras terhadap alokasi anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang tahun 2026 yang mencapai Rp76,15 miliar dalam dokumen NK RAPBD.
Ketua Umum HMP, Tazkia Aulia, menilai besarnya anggaran tersebut mencerminkan ketidakpekaan pemerintah daerah terhadap kondisi riil masyarakat.
“Bagaimana mungkin, di saat rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pemerintah justru mengalokasikan anggaran fantastis untuk kepentingan internal birokrasi?” ujarnya dengan nada retoris, Sabtu (15/11/2025).
Anggaran Fantastis, Rakyat Terabaikan
Dari total Rp76,15 miliar, tercatat Rp36,36 miliar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan aparatur Setda, sementara Rp39,79 miliar untuk belanja operasional.
HMP menilai angka tersebut janggal dan bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat berkali-kali menekankan efisiensi dan prioritas belanja publik. Namun di Serang, kenyamanan birokrasi kembali ditempatkan di atas kesejahteraan rakyat,” tegas Tazkia.
Sorotan pada Masalah Nyata
HMP menyoroti bahwa masyarakat Kabupaten Serang masih bergelut dengan pengangguran tinggi, minimnya lapangan kerja layak, serta buruknya pengelolaan lingkungan. TPS yang tidak memadai disebut menimbulkan dampak kesehatan dan kenyamanan warga.
Menurut Tazkia, dana hampir Rp40 miliar untuk belanja operasional Setda seharusnya dialihkan ke program yang lebih berdampak langsung, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha UMKM, atau pembangunan TPS representatif di tiap desa.
“Apakah dana sebesar itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, atau sekadar membiayai kegiatan seremonial yang tidak jelas manfaatnya?” sindirnya.
Desakan Evaluasi
HMP menegaskan bahwa APBD adalah amanah rakyat, bukan dana pribadi pejabat.
Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran Setda 2026.
“Kami menuntut agar anggaran Setda dikaji ulang. Prioritaskan dana untuk mengatasi persoalan nyata masyarakat, bukan untuk memperlebar jurang antara kenyamanan pejabat dan penderitaan rakyat,” pungkas Tazkia.
Kepemimpinan Zaldi Duhana Diuji, HMP Gempur Anggaran Setda Serang 2026
Kabupaten Serang – Kepemimpinan Bupati Zaldi Duhana kembali berada di bawah sorotan tajam.
Himpunan Mahasiswa Petir (HMP) melancarkan kritik keras terhadap alokasi anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang tahun 2026 yang mencapai Rp76,15 miliar dalam dokumen NK RAPBD.
Ketua Umum HMP, Tazkia Aulia, menilai besarnya anggaran tersebut mencerminkan ketidakpekaan pemerintah daerah terhadap kondisi riil masyarakat.
“Bagaimana mungkin, di saat rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pemerintah justru mengalokasikan anggaran fantastis untuk kepentingan internal birokrasi?” ujarnya dengan nada retoris, Sabtu (15/11/2025).
Anggaran Fantastis, Rakyat Terabaikan
Dari total Rp76,15 miliar, tercatat Rp36,36 miliar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan aparatur Setda, sementara Rp39,79 miliar untuk belanja operasional.
HMP menilai angka tersebut janggal dan bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat berkali-kali menekankan efisiensi dan prioritas belanja publik. Namun di Serang, kenyamanan birokrasi kembali ditempatkan di atas kesejahteraan rakyat,” tegas Tazkia.
Sorotan pada Masalah Nyata
HMP menyoroti bahwa masyarakat Kabupaten Serang masih bergelut dengan pengangguran tinggi, minimnya lapangan kerja layak, serta buruknya pengelolaan lingkungan. TPS yang tidak memadai disebut menimbulkan dampak kesehatan dan kenyamanan warga.
Menurut Tazkia, dana hampir Rp40 miliar untuk belanja operasional Setda seharusnya dialihkan ke program yang lebih berdampak langsung, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha UMKM, atau pembangunan TPS representatif di tiap desa.
“Apakah dana sebesar itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, atau sekadar membiayai kegiatan seremonial yang tidak jelas manfaatnya?” sindirnya.
Desakan Evaluasi
HMP menegaskan bahwa APBD adalah amanah rakyat, bukan dana pribadi pejabat.
Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran Setda 2026.
“Kami menuntut agar anggaran Setda dikaji ulang. Prioritaskan dana untuk mengatasi persoalan nyata masyarakat, bukan untuk memperlebar jurang antara kenyamanan pejabat dan penderitaan rakyat,” pungkas Tazkia.
