 |
| Diskusi yang digelar DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) dengan tema ‘Ganti Sistem, Kembali ke Pancasila |
Penulis : Redaksi
Jakarta – SBNews.co.id, Pengamat
hukum, Joko Edhi Abdurahman mengatakan, perlu
dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 6 ayat 1.
hukum, Joko Edhi Abdurahman mengatakan, perlu
dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 6 ayat 1.
Hal itu disampaikannya saat diskusi yang digelar DPP Advokasi
Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) dengan tema ‘Ganti Sistem, Kembali ke Pancasila;
Menggugat Empat Pilar Bangsa’, Kamis (10/5/2018).
Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) dengan tema ‘Ganti Sistem, Kembali ke Pancasila;
Menggugat Empat Pilar Bangsa’, Kamis (10/5/2018).
Dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 disebutkan, “Calon presiden dan
calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya
dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri,
tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.
calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya
dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri,
tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.
Ketua LPBH PBNU tersebut menginginkan frasa ‘orang Indonesia
asli’ kembali dimasukkan dalam pasal tersebut, persis seperti sebelum
diamandemen.
asli’ kembali dimasukkan dalam pasal tersebut, persis seperti sebelum
diamandemen.
Joko Edhi menuturkan, perubahan bunyi pasal tersebut sangat
diperlukan sebagai ketegasan sikap dan semangat nasionalisme.
diperlukan sebagai ketegasan sikap dan semangat nasionalisme.
“Para pendiri bangsa atau yang biasa dikenal dengan founding
fathers, juga menginginkan bangsa ini dipimpin oleh orang Indonesia asli, bukan
orang Arab apalagi Eropa,” ujarnya.
fathers, juga menginginkan bangsa ini dipimpin oleh orang Indonesia asli, bukan
orang Arab apalagi Eropa,” ujarnya.
Joko Edhi menegaskan, amandemen harus dilakukan pada UUD 1945
bukan pada amandemen tahun 2002.
bukan pada amandemen tahun 2002.
Senada dengan itu, Ketua DPP ARUN, Bob Hasan mengatakan,
istilah empat pilar kebangsaan selama ini menempatkan Pancasila sejajar dengan
tiga yang lain, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, sebagai bentuk
Inkonstitusional.
istilah empat pilar kebangsaan selama ini menempatkan Pancasila sejajar dengan
tiga yang lain, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, sebagai bentuk
Inkonstitusional.
“Pancasila bukan hanya sebagai way of live, tapi juga sumber
ilmu. Oleh karenanya, pembumian Pancasila kepada masyarakat luas menjadi
tanggung jawab bersama dan harus terus dilakukan,” pungkasnya.
ilmu. Oleh karenanya, pembumian Pancasila kepada masyarakat luas menjadi
tanggung jawab bersama dan harus terus dilakukan,” pungkasnya.
