Tangerang,
siber.news– Proyek rehabilitasi Gapura Puspem Kota Tangerang senilai Rp 197.521.160,00 kini menjadi sorotan tajam setelah Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) menemukan sejumlah dugaan penyimpangan, Senin 24 November 2025
Proyek yang dilaksanakan oleh CV. Surya Abdi Pratama di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini dituding dikerjakan secara tidak profesional, dengan temuan mulai dari ketiadaan pengawas, penundaan upah pekerja, hingga dugaan penggunaan tabung gas elpiji 3 kg (gas subsidi).
Perwakilan GMAKS, Holida Nuriah ST, menyoroti ketiadaan pengawas teknis di lokasi. “Kami menduga kuat tidak ada pengawas teknis di lokasi. Para pekerja seolah dilepas bekerja sendiri,” tegas Holida, yang mengkhawatirkan standar K3 dan kualitas proyek.
Dugaan masalah diperparah dengan keluhan pekerja mengenai hak upah. Salah satu pekerja bernama Ali memberikan kesaksian bahwa gajinya tertunda.
“Kami juga belum ada bayaran, biasanya 2 minggu sekali proyek sudah di bayar,” kata Ali, mengindikasikan adanya masalah manajemen keuangan pada kontraktor.
Selain itu, GMAKS menyoroti dugaan penggunaan peralatan yang tidak standar, yakni tabung gas elpiji 3 kilogram (gas subsidi) untuk keperluan proyek.
Holida menilai penggunaan gas subsidi untuk proyek pemerintah ini sebagai upaya “efisiensi” yang tidak masuk akal dan ilegal, serta menduga keras adanya pemotongan standar kualitas.
Atas dasar temuan ini, GMAKS menuntut audit dan transparansi penuh dari pihak terkait. Upaya konfirmasi kepada Jarot Katim DNR Dinas Budpar Kota Tangerang mengenai dugaan-dugaan ini, serta kepada kontraktor CV. Surya Abdi Pratama, belum merespons hingga berita ini diterbitkan.
