PANDEGLANG,
siber.News – Isu terkait penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di rumah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, memicu polemik. Klaim masyarakat bahwa kegiatan yang berlangsung di lokasi tersebut merupakan pencairan dana PKH telah memicu kebingungan di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Tudingan tersebut dibantah secara tegas oleh Kepala Dinas Sosial (Kadis Sosial) Pandeglang, Wawan Setiawan, yang menyebut kabar tersebut sebagai misinformasi yang harus diluruskan.
Klarifikasi Dinsos: Bantahan Lokasi dan Mekanisme ATM
Wawan Setiawan menegaskan bahwa Dinsos sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah menginstruksikan adanya penyaluran dana PKH di lokasi tersebut.
“Saya tegaskan, informasi bahwa kegiatan di rumah BPD Desa Sidamukti itu adalah penyaluran dana PKH adalah tidak benar. Dinas Sosial Pandeglang sama sekali tidak tahu menahu adanya kegiatan yang dilaporkan tersebut. Perlu diketahui, dana PKH saat ini menggunakan ATM dari Bank Mandiri.,” ujar Wawan Setiawan, pada Selasa (11/11/2025).
Kadis Sosial memastikan bahwa kegiatan yang disangka masyarakat sebagai penyaluran dana PKH tersebut tidak mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan dana PKH untuk Kecamatan Sukaresmi memang belum cair dan belum ada notifikasi resmi penyaluran dari Bank Mandiri sebagai bank penyalur.
Wawan Setiawan memastikan bahwa saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) KPM saat ini masih berada di angka nol (Rp 0). “Untuk PKH di wilayah Kecamatan Sukaresmi, kami belum menerima notifikasi resmi dari Bank Mandiri bahwa dana sudah ditransfer ke rekening KPM. Saldo KKS masih kosong karena dananya memang belum ditransfer dari pusat,” jelasnya.
Wawan Setiawan juga meluruskan mekanisme penyerahan KKS yang tertunda dari bulan sebelumnya. Ia menekankan bahwa penyerahan kartu tersebut tidak mungkin dilakukan secara kerumunan, melainkan harus melalui prosedur resmi door-to-door. “Penyerahan KKS yang tertunda itu mekanismenya adalah Home Visit atau kunjungan langsung oleh petugas Bank Mandiri, ini untuk menghindari kerumunan dan memastikan kartu tepat sasaran,” tegasnya.
“Dan kami sampaikan, jadwal penyerahan KKS tertunda itu baru akan dilaksanakan pada minggu depan, bukan minggu ini. Jadi tidak ada alasan KPM harus berkumpul saat ini,” tandasnya.
Reaksi Kritis GMAKS: Komentar Kadis Tabu dan Tuntutan Pengawasan
Namun, pernyataan Kadis Sosial yang menyinggung perbedaan pemahaman masyarakat antara KKS dan PKH, memicu kritik balik yang tajam dari Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS).
Koordinator GMAKS Pandeglang, Tb Eman Saefuloh, menilai diksi yang digunakan pejabat tersebut sangat merugikan publik. “Komentar Kadis Sosial yang seolah-olah masyarakat tidak bisa membedakan mana Penyaluran PKH dan mana Penyaluran KKS kami nilai sangat tabu. Pernyataan ini meremehkan pemahaman dasar publik, seakan-akan KPM tidak mengerti mekanisme ATM,” kritik Tb Eman Saefuloh.
Tb Eman Saefuloh menuntut pertanggungjawaban Dinsos atas ketidakpastian di lapangan. “Jika pejabat Dinsos mengklaim tidak tahu adanya kegiatan di lapangan, itu justru menunjukkan lemahnya koordinasi dan kegagalan pengawasan di level desa. Masalah utamanya ada pada ketidakjelasan jadwal dan kurangnya transparansi dari pihak pelaksana, bukan pada KPM yang mencari informasi,” tegasnya.
GMAKS mendesak Kadis Sosial untuk segera melakukan audit internal dan perbaikan sistemik dalam penyaluran bansos di Pandeglang agar kebingungan masyarakat dan potensi kerumunan dapat dihindari di masa mendatang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPD dan Kepala Desa (Kades) Sidamukti belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kegiatan di rumah BPD tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media.
