siber.news, Banten — Ketika transparansi menjadi tuntutan publik, Hal terbalik justru ditunjukan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rizkiyatussamil di Kota Serang yang menuai sorotan tajam.
Pasalnya, pihak pengelola PKBM enggan memberikan data siswa yang diminta oleh wartawan, “Sudah diluar kapasitas,” Ujar kepala PKBM Rizkiyatissamil kepada media memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat
Penolakan ini bukan hanya dianggap mencurigakan, tetapi juga menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya pelanggaran administratif atau manipulasi data.
Beberapa pihak menyebutkan bahwa data tersebut berkaitan dengan program pendidikan nonformal yang didanai oleh pemerintah, sehingga akuntabilitas menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Wali Kota Serang, Budi Rustandi, angkat bicara. Ia menyatakan bahwa tidak akan ragu untuk menempuh jalur hukum jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola PKBM.
“Mohon cari buktinya, Kami tidak main-main. Jika ada indikasi pelanggaran, apalagi menyangkut dana publik dan hak pendidikan warga, maka akan kita proses hukum,” ujar Budi Rustandi melalui pesan whatsapp kepada media siber
Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut agar pendidikan alternatif seperti PKBM tetap berada dalam koridor hukum dan etika publik.
Beberapa aktivis pendidikan bahkan mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap lembaga-lembaga serupa di wilayah kota serang.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah kota melalui dinas pendidikan dan kebudayaan kota serang untuk menuntaskan polemik ini dan memastikan hak belajar masyarakat tetap terjaga.
hingga berita ini ditayangkan, awak media masih terus menggali informasi data dapodik siswa by name by address. Salah satunya kepada operator dapodik disdikbud kota serang, untuk memastikan bahwa siswa yang terdaftar di PKBM tidak fiktif. (BA)
