siber.news, Serang | Lembaga Swadaya Masyarakat Kajian Realitas Banten (KARAT BANTEN) mendesak Kejaksaan Tinggi Banten untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi terkait upah pelipat surat suara dan sewa gedung KPU Kota Serang yang saat ini ditangani Kejari Serang.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Ketua LSM Karat, Iwan Hermawan alias Adung Lee, yang menilai penanganan kasus tersebut lamban dan berpotensi tidak menyentuh aktor-aktor utama.
Menurut Adung Lee, kasus ini bukan sekadar persoalan mark-up anggaran.
Ada indikasi kuat bahwa proyek pelipatan surat suara dan sewa gedung dikendalikan oleh pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan penyelenggara pemilu.
“Kami menduga ada monopoli pekerjaan oleh pengusaha yang punya akses dalam tubuh KPU, bahkan mungkin pernah bekerja di sana sebelum berpindah ke instansi lain,” tegasnya.
Lebih jauh, Adung menyebut bahwa pola dugaan korupsi ini tidak hanya terjadi di Kota Serang.
ia memperingatkan bahwa praktik serupa bisa saja menjalar ke KPU kabupaten/kota lain di seluruh Provinsi Banten, mengingat proyek pelipatan surat suara dan sewa gedung merupakan kegiatan rutin di setiap KPU menjelang pemilu.
“Ini bukan kasus lokal. Ini bisa jadi skema sistemik. Karena itu, Kejati Banten harus turun tangan langsung untuk memastikan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan transparan di semua tingkatan KPU,” ujar Adung.
LSM Karat juga berencana melakukan investigasi independen di seluruh KPU kabupaten/kota untuk mengidentifikasi pola dugaan monopoli dan keterlibatan pengusaha dalam proyek-proyek strategis.
“Begitu kami temukan bukti permulaan yang kuat, kami akan serahkan ke penegak hukum sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum yang adil dan akuntabel,” tambahnya.
Adung berharap Kejati Banten tidak hanya mendengar desakan ini, tetapi juga segera bertindak agar keadilan ditegakkan dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu serta aparat penegak hukum tetap terjaga.
