Sejak Australia melarang anak di bawah 16 tahun punya akun media sosial, platform-platform langsung menutup akses 4,7 juta akun yang teridentifikasi milik anak-anak, demikian laporan pejabat setempat.
“Kami tak peduli pada mereka yang bilang hal ini mustahil dilakukan—baik perusahaan raksasa maupun pendukungnya,” tegas Menteri Komunikasi Anika Wells kepada wartawan, Jumat. “Kini orang tua di Australia bisa melepas nafas lega; anak-anak mereka kembali bisa menikmati masa kecil dengan tenang.”
Angka 4,7 juta akun anak yang dihapus itu baru pertama kali diumumkan sejak larangan media sosial untuk anak-anak diberlakukan Australia pada Desember lalu. Peraturan ini muncul karena kekhawatiran terhadap dampak buruk dunia daring terhadap generasi muda. Aturannya sendiri telah memicu perdebatan sengit soal teknologi, privasi, keselamatan anak, dan kesehatan mental, serta menginspirasi negara lain untuk menimbang langkah serupa.
Pejabat: 4,7 juta akun terhapus, hasil menggembirkan
Australia baru saja menerbitkan hukum yang memberi tekanan besar pada platform media sosial. Mulai sekarang, Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, hingga Twitch wajib menutup akun milik anak Australia yang masih di bawah 16 tahun. Bila lengah, mereka bisa dipukul denda hingga 49,5 juta dolar Australia—sekitar 33,2 juta dolar AS. Layanan pesan seperti WhatsApp dan Facebook Messenger tidak termasuk dalam aturan ini.
Cara mengecek umur pengguna bisa lewat unggahan KTP, teknologi pengenal wajah dari pihak ketiga, atau data yang sudah ada—misalnya, usia akun itu sendiri.
Komisaris eSafety Australia, Julie Inman Grant, menyebut ada sekitar 2,5 juta anak usia 8–15 tahun di negara itu. Data sebelumnya memperkirakan 84 persen anak usia 8–12 tahun sudah punya akun media sosial. Meski belum diketahui pasti jumlah akun di sepuluh platform itu, Inman Grant menyambut positif langkah penghapusan atau pembatasan 4,7 juta akun sebagai hasil dari aturan baru Australia.
“Kami tidak membiarkan media sosial yang berperilaku predator mendekati anak-anak kami,” tegas Inman Give.
Komisaris Australia menyatakan, sepuluh perusahaan media sosial terbesar yang masuk dalam larangan sudah menaatinya dan tepat waktu melaporkan jumlah akun anak yang dihapus kepada regulator. Ia menegaskan, ke depan platform-platform tersebut diminta berpindah fokus: bukan lagi sekadar menegakkan larangan, tapi mencegah anak membuat akun baru atau mengakali aturan.
Meta hapus 550 ribu akun anak di Australia
Pemerintah Australia tidak membocorkan berapa pembagian angka tiap platform. Sementara itu, Meta—induk dari Facebook, Instagram, dan Threads—menyebut sehari usai larangan berlaku mereka sudah menutup hampir 550.000 akun yang teridentifikasi milik anak di bawah 16 tahun.
Dalam postingan blognya, Meta menyoroti angka 4,7 juta akun anak yang terhapus dan sekaligus mengkritik larangan umur di Australia. Ia menilai platform kecil yang tak terkena aturan itu justru bisa mengabaikan keselamatan anak. Meta juga menegaskan bahwa, meski larangan berlaku, anak-anak tetap bisa dibombardir konten lewat mesin pencari yang mengandalkan algoritma—kekhawatiran inilah yang mendorong pemerintah membuat aturan tersebut.
Rancangan undang-undang ini disambut baik oleh orang tua dan para aktivis keselamatan anak. Sementara itu, mereka yang memperjuangkan privasi digital serta sejumlah kelompok remaja menolaknya; kelompok remaja menegaskan bahwa ruang daring justru menjadi tempat bersandar bagi anak muda—terutama yang tinggal terpencil di pedesaan Australia yang luas.
Beberapa remaja mengaku berhasil lolos dari pemblokiran dengan mengelabui sistem pengecekan usia atau meminjam akun orang tua dan kakak yang sudah cukup umur.
Kemungkinan besar, negara lain bakal meniru langkah serupa.
Sejak Australia mulai membahas aturan itu pada 2024, sejumlah negara pun ikut mempertimbangkan langkah serupa. Denmark misalnya, pada November lalu menyatakan sedang menyiapkan larangan media sosial bagi anak usia di bawah 15 tahun.
“Meski awalnya banyak yang meragukan, ternyata langkah ini berhasil dan kini ditiru di berbagai negara. Kami bangga bahwa ide ini lahir dari Australia,” ujar Perdana Menteri Anthony Albanese, Jumat.
Politikus oposisi menilai anak muda bisa dengan mudah mengakali larangan tersebut atau pindah ke aplikasi yang lebih kecil dan jarang diawasi. Menurut Inman Grant, data yang dikantornya lihat memang menunjukkan lonjakan unduhan aplikasi alternatif saat larangan mulai berlaku, tapi jumlah penggunaan tidak ikut naik.
“Kami belum bisa menunjukkan tren panjang yang pasti, tapi kami sudik terlibat langsung,” ujarnya.
Ia menambahkan, lembaga yang dipimpinnya tengah menyiapkan pembatasan bagi kecerdasan buatan dan sejumlah chatbot ternama, yang akan diperkenalkan pada Maret mendatang. Rinciannya belum diungkap.
